Honorer di Pemprov Sumbar Terancam Dihapus, Hanya 20 Persen yang Bisa Ditampung Kembali

    Honorer di Pemprov Sumbar Terancam Dihapus, Hanya 20 Persen yang Bisa Ditampung Kembali

    SUMBAR, – Sebanyak 12.417 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar terancam penghapusan pada November 2023. Hanya sekitar 20 persen yang bisa direkrut kembali.

    Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia mengatakan, dari 12.417 tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemprov Sumbar saat ini, sekitar 1.100 orang di antaranya merupakan tenaga outsourcing.

    Tenaga outsourcing tersebut seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, dan sopir. Mereka ini masih bisa dipertahankan menjadi honorer di lingkungan Pemprov Sumbar dengan mekanisme outsourcing.

    Selain itu, tenaga IT juga bisa direkrut kembali melalui mekanisme outsourcing, yakni melalui pihak ketiga. “Jadi, Pemprov tidak bisa merekrut sendiri, ” ujarnya kepada sejumlah wartawan saat konferensi pers di Istana Gubernur Sumbar, Rabu (22/6/2022).

    Devi menuturkan, dari 12.417 tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sumbar, kemungkinan sekitar 20 persen yang bisa ditampung kembali. Jumlahnya sekitar 2.000 orang.

    “Ini harus kita sikapi dari awal. Saya pikir semua daerah masih menunggu untuk bagaimana (kebijakan penghapusan tenaga honorer) ini perlu dipertimbangkan kembali, ” jelasnya.

    Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Ahmad Zakri mengatakan, dari 12.417 tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sumbar (sebelumnya dia menyebut sekitar 8.000 orang), mayoritas ada di bawah Dinas Pendidikan Sumbar yakni 5.663 guru dan 3.134 tenaga administrasi.

    Selebihnya, ada yang menjadi tenaga kesehatan dan mengisi jabatan lainnya.(**)

    Afrizal

    Afrizal

    Artikel Sebelumnya

    Dihapus Tahun Depan, 5.663 Guru Honorer...

    Artikel Berikutnya

    BNI Kantor Cabang Bukittinggi Serahkan CSR...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Hidayat Kampai: Nepo Baby, Privilege yang Jadi Tumpuan Kebijakan Publik?
    Pemerintah Indonesia Berhasil Menaikkan Pajak dan Menurunkan Subsidi, Menteri Keuangan Terbaiknya di Mana?
    Pemko Payakumbuh Gelar Sosialisasi dan Advokasi Kurikulum Kesehatan pada Satuan Pendidikan

    Ikuti Kami